Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Amerika Serikat Resmi Larang DeepSeek pada Sistem Federal Sipil
Administrasi pemerintahan Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dinilai memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Berdasarkan perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diwajibkan menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga mencakup larangan pengadaan produk yang diproduksi oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga berlaku terhadap produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang dianggap berisiko.
Keputusan penghapusan tersebut sebenarnya diterbitkan pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Namun demikian, pemberitahuan kepada publik baru diterbitkan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Publikasi pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pembatasan diberlakukan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak menetapkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak langsung menjadi pihak yang diwajibkan menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak dipahami sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Salah satu persoalan yang disoroti dalam pembatasan DeepSeek adalah kemungkinan ancaman pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diperoleh oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Persoalan keamanan ini dipengaruhi oleh lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Karena itu, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Walaupun begitu, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Tidak hanya mempertimbangkan privasi, pemerintah AS juga mengevaluasi risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Ketika organisasi menggunakan berbagai aplikasi, satu produk dapat mengintegrasikan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Ketika suatu aplikasi pihak ketiga dibangun menggunakan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Lembaga pemerintah juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk menentukan apakah terdapat komponen yang tercakup dalam kebijakan tersebut.
Dasar Hukum Penghapusan DeepSeek dari Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan penghapusan terhadap DeepSeek mengacu pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dianggap memiliki risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Untuk lembaga federal sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Dengan mekanisme ini, pembatasan teknologi dijalankan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Dalam pelaksanaan kebijakan, instansi yang terpengaruh dalam perintah harus melaksanakan pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga menyediakan proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang memenuhi persyaratan. Permohonan tersebut dilakukan melalui jalur resmi dan tidak secara otomatis memberikan izin penggunaan. Selain lembaga pemerintah, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Jika kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Pembatasan Teknologi DeepSeek Mengubah Pengelolaan Sistem Pemerintah
Bagi lembaga federal, perintah penghapusan DeepSeek menimbulkan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Proses tersebut berpotensi melibatkan inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang tercakup dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Walaupun begitu, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak menghambat layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk menganalisis dokumen mungkin mengharuskan penggunaan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Melalui pengelolaan perubahan yang tepat, risiko gangguan operasional dapat ditekan selama proses penyesuaian berlangsung.
Jika dilihat dari sektor teknologi, kebijakan tersebut dapat mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Perusahaan pengembang aplikasi yang memanfaatkan model DeepSeek dalam produk mereka perlu memahami apakah penawaran tersebut dipengaruhi oleh perintah pemerintah. Tidak hanya itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk membuktikan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Walaupun begitu, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Organisasi nonpemerintah yang tidak terdampak tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Masa Depan Pengawasan Model AI Asing dalam Infrastruktur Pemerintah
Kebijakan pemerintah federal mencerminkan semakin eratnya hubungan antara kemajuan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Di tengah percepatan inovasi global, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara berlomba menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. Pengembang model kecerdasan buatan itu menarik perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Meskipun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Faktor keamanan data juga memiliki peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Sementara itu, pembatasan terhadap teknologi asal China menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat menekankan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi. Dari pihak China, pemerintah China mengemukakan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Bagi industri global, perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara perlu memperhatikan perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kebijakan DeepSeek Menjadi Babak Baru Keamanan Teknologi AI
Kebijakan Amerika Serikat untuk menyingkirkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil merupakan perkembangan signifikan dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Dengan menggunakan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan sebaiknya dicermati secara tepat karena tidak dengan sendirinya mengikat seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah merupakan langkah tepat dalam melindungi informasi sensitif? Sampaikan pandangan Anda mengenai persaingan teknologi Amerika Serikat dan China.
